KRISIS MULTI DIMENSI DAN KRISIS PEMIMPIN
(refleksi 100 Kebangkitan Nasional dan 10 Reformasi)


Indonesia, yang mengalami lumpuh total akibat terserang penyakit kronis yang sukar disembuhkan sehingga sempat membuat negeri ini “koma”. Salah satunya yaitu krisis ekonomi moneter.
Di tengah situasi perekonomian yang kontemporer saat ini, angka kejahatan semakin meningkat, sebagai salah satu dampak negatif dari krisis ekonomi. Ironisnya lagi, seiring dengan krisis ekonomi tersebut, krisis moral pun juga ikut merajalela. Bahkan banyak orang yang tega yang menghilangkan nyawa saudaranya hanya karena sesuap nasi. Realita ini tidak bisa kita pungkiri.
Negeri yang dulu pernah menjadi swasembada beras kini telah menjadi negeri yang kering dan tandus setelah menjadi negara Indonesia. Negeri yang dulu pernah menjadi pengekspor tenaga kerja profesional ke luar negeri kini telah menjadi negeri pengekspor buruh. Yang menjadi PR kita semua adalah, apakah pendidikan di Indonesia hanya mampu mencetak mental-mental buruh?
Yang lebih memilukan lagi mental rakyat di negeri ini lebih senang menjadi buruh ketimbang menjadi pemilik usaha. Bukan hanya di luar negeri di dalam negeri pun penduduk pribumi ini tetap menjadi buruh.
Kalau di hitung dari sabang sampai merauke kekayaan alam kita sangat melimpah ruah bahkan untuk PT freeport saja mampu untuk membangun AS yang lebih baik dari AS sekarang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kemana semua kekayaan alam kita? Kenapa kita menjadi buruh? Kenapa rakyat Indonesia banyak yang miskin? Kenapa setiap tahunnya selalu ada saja peningkatan jumlah pengguguran padahal sumber laut kita melimpah, tambang kita banyak, dan serentetan kekayaan alam lainnya yang sampai saat ini dikeruk orang lain. Dimana kita saat kapal batu bara melintasi laut kalimantan? Dimana pemerintah kita saat kapal pengangkut emas di Papua mengangkut kekayaan alam miliki kita? Kenapa BBM kita naik padahal stok minyak mentah kita banyak? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang hingga saat ini tidak bisa dijawab oleh penguasa kita?
Padahal di Gedung-gedung pemerintahan kita banyak sekali pejabat nya, mungkin kalau ditulis di kertas putih tentu tidak akan cukup kalau hanya 100 lembar kertas, bahkan untuk menulis nama-nama mereka saja mungkin tidak akan cukup dengan hanya satu pulpen saja. Tapi apa kerja mereka, mobil mewah, rumah mewah, makanan mewah, pakaian mewah, dan serba mewah lainnya yang kita berikan sepertinya tidak cukup untuk fasilitas mereka hingga mereka harus ‘merampok’ rakyat lagi dengan kekuasaan mereka (korupsi, suap-menyuap dan berbagai macam niputisme lainnya).
Kalau kita berkaca dari Umar bin Khatab sebagai seorang pemimpin, dia sanggup merelakan anaknya menangis karena ingin membeli baju dari pada memakan uang yang bukan haknya. Umar lebih rela tinggal dibawah gubuk dari melihat rakyat yang tinggal dibawah gubuk padahal dia adalah seorang penguasa pada saat itu. Bahkan Umar sanggup mengangkat beras sendiri untuk memberi makan rakyatnya dan memasak nya dengan tangan nya sendiri.
Inilah salah satu sosok pemimpin yang dirindukan rakyat hingga saat ini. Ketidak percayaan rakyat terhadap partai-partai politik sekarang sangat beralasan, sebabnya sudah 100 tahun hari kebangkitan nasional dan bahkan sudah 63 tahun kita merdeka ditambah lagi dengan 10 Reformasi, keadaan kita masih seperti ini bahkan lebih buruk dari yang dulu. Berarti pemilu yang sudah-sudah tidak menghasilkan apa-apa kecuali penderitaan rakyat, bahkan pemilu 2004 yang lalu yang telah mengantarkan SBY-JK menjadi seorang pemimpin yang dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis pun sama saja hasilnya. Lalu mungkinkah kita akan berharap pada pemilu yang akan datang, sampai kapan kita akan berharap pada pemilu?
Saatnya Indonesia melawan, bangkit untuk mandiri dan bersatu melawan Imperialisme penjajah, menasionalisasikan semua aset-aset kita, mengembalikan hak-hak rakyat yang dirampas. Sebagaimana yang telah di lakukan India dan Cina, India dan Cina bukan hanya menguasai ilmu dan teknologi tetapi sudah menguasai ilmu antariksa jangan ditanya apakah mereka mampu menguasai swasembada beras.
Sebagai sebuah bangsa yang telah lebih setengah abad merdeka, Indonesia sudah seharusnya menampakkan diri sebagai “macan” Asia. Lihatlah keberanian pemimpin dunia macam Evo Morales (Bolivia), Hugo Chavez (Venezuela), Rafael Correa (Ekuador), atau Mahmoud Ahmadinejad (Iran) yang dengan gagah berani menentang Imperialisme ekonomi AS dengan menasionalisasikan aset-aset strategisnya dan mengusir perusahaan multinasional yang menggerogoti SDM bangsa mereka. Wallahu a’alam bi ash-shawab

Indonesia

63 Tahun Hari Kemerdekaan RI Sama Dengan
63 Tahun Penjajahan Terhadap Rakyat Indonesia

Allah yang Maha Pemurah telah berkenaan memberikan sebuah Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Namun, kini sebutan itu tak berlaku lagi. Indonesia yang dulunya kaya-raya telah berubah menjadi miskin. Kemiskinan ini terjadi dimana-mana. BANK Dunia menyebut angka lebih dari 100 juta orang Indonesia miskin. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan pokokpun kita harus mengimpor dari luar negeri. Dengan iklim tropis yang sangat menguntungkan, dan yang lebih penting lagi, telah dianugerahkannya lebih dari 90% jumlah penduduk muslim. Akan tetapi, ke mana hilangnya berkah dari Dienul Islam yang rahmatan lil ‘alamin itu?
Indonesia termasuk Negara yang mengalami kesulitan perekonomian akibat program utang luar negeri arahan IMF dan BANK Dunia yang mencapai 142 miliyar dolar AS melonjak dari 53 miliyar dolar AS tahun 1997. Sebelum krisis (Mei 1997), bahkan saat rakyat menghadapi krisis ekonomi pada pertengahan 1997, Pemerintah justru mengucurkan dana yang sangat besar kepada para konglomerat. Pemerintah melalui Dewan Moneter memutuskan agar Bank Indonesia membantu likuiditas bank-bank yang kolaps karena krisis tersebut. Dikucurkanlah dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 144,5 triliun, ditambah Rp 14,447 triliun per 29 Januari 1999, sehingga totalnya menjadi Rp 158,9 triliun. Jumlah ini luar biasa besar sehingga negara harus meminta rakyat untuk memikul masalah bank-bank itu, hingga kini rakyat Indonesia masih diselimuti kemiskinan bahkan 14,8-15 persen angka kemiskinan Indonesia dengan jumlah pengangguran 95.995 orang lebih.
Mantan Menteri Keuangan era Orde baru Fuad Bawazier mengatakan, 40 tahun lalu pendapatan perkapita penduduk Indonesia setara dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand, bahkan Cina. Malah Indonesia memiliki kelebihan dalam hal sumberdaya alam. Kini negara-negara yang miskin kekayaan alam itu sudah jauh meninggalkan Indonesia. “Padahal kita lebih semuanya dari mereka. Jadi, kalau mereka semua mampu dalam kondisi yang baik maka seharusnya kita pun bisa.
Indikasi bangkrutnya negeri ini mulai terlihat dari defisit APBN 2001 yang mencapai Rp 80 trilyun dan jatuh tempo utang luar negeri sebesar 2,8 milyar dolar AS Mei 2001. Sementara itu, pemerintah benar-benar tidak punya uang dan langkah penyelamatan digelar mulai dari ekstensifikasi pajak, penjualan aset yang ditahan BPPN hingga ke pencabutan subsidi BBM yang semua itu menyebabkan rakyat bertambah sengsara.
Akhirnya, utang pun dibayar dengan cara meminjam lagi sehingga kita terjerat utang, sedangkan aliran dana yang menuju negara kapitalis semakin besar dan negara pengutang terjerat dalam proses pemiskinan terencana dan sistematis sehingga mereka dapat mengeruk sumber daya alam kita sebesar-besarnya.
Utang luar negeri hakikatnya adalah penjajahan Barat yang dimodernisasi yang menghisap tenaga dan sumber daya alam kita yang kaya raya. Krisis utang ini membawa keruntuhan sistem ekonomi kita, kekacauan politik, kebobrokan moral budaya masyarakat karena pemerintah ditekan dan didikte pihak luar. Pencairan utang luar negeri selalu dikaitkan dengan perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan ekonomi, seperti HAM, Demokrasi, Liberalisasi, dan sejenisnya yang merusak akidah dan akhlak di Negeri ini.
Politik ekonomi yang dijalankan Barat untuk mendominasi kita merupakan ciri sistem ekonomi kapitalis berupa penjajahan dan eksploitasi karena mereka tidak mampu bertahan hidup tanpa penjajahan ekonomi ini. Imperialisme Barat terhadap negara-negara dunia ketiga ini semakin kuat dengan dilegalisasikannya peraturan ekonomi dan perdagangan internasional yang dirancang mereka melalui Mafia Berkeley yang bertengger dipemerintahan.
Jelaslah kita kaum muslimin harus kembali ke sistem ekonomi Islam dengan menghilangkan ketergantungan terhadap uang dana luar negeri dengan cara membayar utang kita tanpa bunga karena bunga jelaslah haram hukumnya setelah itu memutuskan hubungan dengan IMF, BANK Dunia dan lembaga internasional lainnya yang menghisap negara ini, serta membuang jauh para Komprador (Mafia Berkeley) asing di Pemerintahan kita. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

HENDRA

WahyuRiadi

Foto-foto aksi

wahyu

Untuk Maju lebih depan

Ini untuk mu

MENCEGAH BUDAYA KORUPSI

MENCEGAH BUDAYA KORUPSI
Indonesia memang ‘surga’ para koruptor. Entah mengapa, tindakan haram korupsi seolah-olah telah menjadi ‘kebiasaan’ sebagian pejabat kita. Koruptor sudah merajalela. Menurut Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Syamsa Ardisasmita, berbeda dengan penanganan kasus korupsi sebelumnya pada tahun 1999-2004, kasus korupsi lebih banyak terjadi di DPRD. Tercatat ada 23 kasus korupsi di KPK yang melibatkan anggota DPRD di berbagai provinsi.
Lebih mengerikan lagi, aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi ‘pemburu’ koruptor, justru menjadi ‘backing’ koruptor. Terbukti terungkapnya kasus Kejaksaan Agung dengan Artalyta.
Yang lebih mengerikan lagi sekarang korupsi di lakukan secara ber jamaah, dan telah merambat di setiap bidang pemerintahan mulai dari Aparat Keamanan melalui kasus suap-menyuap dan kasus tilang yang uangnya hanya masuk kantong para aparat keamanan setempat, Aparat Hukum, Ranah Pemerintahan yang menjadi tempat nomor satu merajalelanya kasus korupsi, bahkan kini sudah merambat hingga dunia Pendidikan yang dilakukan oleh birokratnya sampai para pendidik yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi anak-anak bangsa ini.
Korupsi tidak jauh beda dengan kasus penipuan dan perampasan secara paksa hanya saja bahasa lebih keren karena di lakukan oleh kalangan ‘berdasi’ dan kalangan ‘intelektual’. Sekarang lewat pemerintahan SBY-JK kasus korupsi seakan-akan di tangani dengan serius, rakyat pun terpedaya.
Penanganan kasus korupsi sangat berbeda dengan kasus-kasus yang lainnya meskipun di depan mata kita aparat kelihatan tegas padahal tidak jarang dari para terpidana kasus korupsi yang mendapatkan fasilitas yang lebih baik dari pada kasus-kasus yang lainnya bahkan mendapatkan bantuan hukum, meskipun kasus yang dia lakukan sudah sangat jelas di mata publik. Maka oleh sebab itulah kasus korupsi tidak pernah kunjung tuntas di negeri ini. Meski pun KPK berusaha dengan keras agar di setiap sudut kota di negeri ini di tuliskan Awas Bahaya Laten Korupsi, tidak akan pernah menghentikan korupsi.
Jika dilihat lebih dalam, ada dua hal yang mendasari terjadi nya korupsi. Pertama, mental aparat yang bobrok dikarenakan tidak adanya iman Islam di dalam tubuh aparat. Jika seorang aparat telah memahami betul perbuatan korupsi itu haram maka kesadaran inilah yang akan menjadi self control bagi setiap individu untuk tidak berbuat melanggar hukum Allah. Sebab, melanggar hukum Allah, taruhannya sangat besar: Azab neraka.
Kedua: kerusakan sistem politik dan pemerintahannya. Kerusakan sistem inilah yang memberi banyak peluang kepada aparatur Pemerintah maupun rakyatnya untuk ‘beramai-ramai’ melakukan korupsi. Peraturan undang-undang korupsi yang ada justru di indikasi ‘mempermudah’ timbulnya budaya korupsi karena hanya menguntungkan kroni penguasa.
Mahalnya biaya politik ‘Kampanye’ ini memicu para gubernur, bupati, walikota bahkan bisa jadi presiden akan bekerja keras untuk ‘mengembalikan’ modal politiknya yang selama kampanye telah dikeluarkan. Bukan hanya modalnya, ‘keuntungan pun’ tentu akan di buru juga. Jika sudah demikian, para pejabat publik secara umum akan sangat kecil kemungkinannya memikirkan kesejahteraan rakyat. Mereka hanya akan memikirkan bagaimana mengembalikan modal dan keuntungan politik berikut modal tambahan untuk maju ke pentas pemilihan kepala daerah ataupun presiden berikutnya.
Jadi tidak salah jika ada yang mengatakan sistem politik dan pemerintahan yang ada saat ini memang telah memacu percepatan terjadinya korupsi.
Lalu apakah kita akan percaya dengan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 ini, mampukah pemilu nanti menghasilkan Pemimpin-pemimpin sejati seperti yang diharapkan yang akan membawa rakyat Indonesia kearah yang lebih baik. Jawab nya tidak. Pemilu hanya akan menghasilkan para koruptor yang tidak berperikemanusiaan, inilah dunia Demokrasi yang hanya akan membuat hukum menjadi mandul dan aparat yang bermental lemah.
Bukankah sudah terlihat begitu nyata, bahwa kerusakan telah merajalela dalam sistem dan orang (pejabat negara)? Kerusakan inilah yang kemudian memacu terjadinya korupsi, yang berujung pada kesengsaraan rakyat. Jika sistem dan orangnya saat ini telah terbukti menyengsarakan rakyat, apakah kita akan membiarkan sistem dan orangnya tetap memimpin negeri ini? Bukankah sudah saatnya kita menggantinya dengan sistem dan orang yang baik, sistem Islam dalam bingkai Pemerintahan Islam serta orang-orang yang berkepribadian Islami yang senantiasa memegang amanah? Bukankah saatnya Indonesia kita berubah menjadi lebih baik.
Untuk menghentikan Budaya Korupsi di perlukan sistem Islam bukan keberanian. Oleh sebab itu, langkah paling awal, seluruh konsepsi syariah yang dibutuhkan untuk mewujudkan kebangkitan akidah, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pendidikan, sanksi hukum, hukum pembuktian, politik luar negeri, dan sebagainya harus dirumuskan dan disiapkan dengan matang dan mendalam.
Ketika konsepsi syariah itu telah siap, agar umat berhasil dihimpun berlandaskan konsepsi itu, maka harus ada orang-orang yang secara terorganisasi melakukan kontak dinamis dengan umat untuk mensosialisasikan fikrah (konsepsi syariah) kepada mereka.
Momentum sekarang ini sangat pas kita jadikan momentum untuk membulatkan tekad guna berjuang sekuat tenaga mewujudkan kebangkitan umat Islam. hanya satu jalan untuk itu, yaitu dengan mengemban dan menerapkan akidah Islam dan sistem yang terpancar darinya dalam bingkai Pemerintahan Islam. Umat Islam khususnya dan umat manusia sedunia umumnya sejatinya tengah menunggu peran kita. Wallahu a’lam bi ashshawab.